JAKARTA -
Di tengah drama sidang kasus Setya Novanto yang sedang berlangsung di
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), makin banyak pihak yang meminta kontrak
karya Freeport tidak diperpanjang pemerintah.
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) termasuk yang mendorong hal tersebut.
Menurut anggota HMI Yehamza Alhamid,
masalah di MKD itu berawal dari Freeport yang tidak patuh pada keputusan
pemerintah terkait waktu yang tepat untuk pembicaraan kontrak karya.
Karena itu, perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu dianggap tidak
layak untuk mendapatkan perpanjangan kontrak.
"Indonesia tidak punya alasan rasional untuk tetap memperpanjang kontrak karya untuk Freeport. Indonesia hanya mengalami kerugian dan nyatanya terjajah kembali selama puluhan tahun," tegasnya dalam aksi “Usir Freeport dari Indonesia” oleh HMI Jakarta di Bundaran HI, Minggu (6/12).
"Indonesia tidak punya alasan rasional untuk tetap memperpanjang kontrak karya untuk Freeport. Indonesia hanya mengalami kerugian dan nyatanya terjajah kembali selama puluhan tahun," tegasnya dalam aksi “Usir Freeport dari Indonesia” oleh HMI Jakarta di Bundaran HI, Minggu (6/12).
Dia mengatakan bahwa aktivitas Freeport
yang berlangsung dalam kurun waktu lama ini telah menimbulkan berbagai
masalah. Terutama dalam hal penerimaan negara yang tidak optimal,
minimnya peran negara melalui BUMN dan BUMD untuk ikut mengelola tambang
serta dampak lingkungan yang rusak. Freeport dianggapnya sebagai musuh
bangsa.
“Ini momentum bagi rakyat Indonesia
untuk merebut kembali kemerdekaan, penjarakan Dirut Freeport Indonesia
dan usir Freeport selamanya dari Indonesia,” serunya.
Aksi yang berlangsung selama 1 jam
tersebut diisi dengan orasi, penyebaran pamflet dan pengumpulan tanda
tangan dukungan dari masyarakat untuk mengusir Freeport. (flo/jpnn.com)