Komentar
Majalah45.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan arahan Gubernur DKI Jakarta
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(BPTSP) akan mulai melayani aduan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Kepala BPTSP DKI Jakarta, Noor Syamsu menceritakan, saat menggelar
sidak ke kantornya pada 2 Januari lalu, Ahok meminta jajarannya menerima
segala bentuk aduan masyarakat. Nantinya, pengaduan ini akan
ditindaklanjuti pihak kelurahan, kecamatan dan kantor wali kota.
"Semua keluhan dan aduan apapun yang menyangkut urusan masyarakat harus kami terima, misalnya KDRT," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (12/1/15).
Setelah itu, aduan warga akan dibahas bersama unit atau dinas terkait. Untuk permasalahan KDRT, pihaknya akan menggandeng Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
"Begitu ada keluhan harus diterima, pegawai kami yang harus sibuk mencari unit terkait untuk menangani aduan itu," jelas Noor.
Noor mengatakan, pada 21 Januari nanti, BPTSP akan menandatangani perjanjian nota kesepahaman dengan P2TP2. Tujuannya untuk menindaklanjuti kasus KDRT.
"Kami minta P2TP2A mengirim psikolog di unitnya ke PTSP Provinsi. Nanti terserah mereka, psikolog itu stay di sini setiap hari atau seminggu sekali," jelasnya.
BTPSP DKI Jakarta akan menyediakan ruang khusus konsultasi di kantornya untuk pengadu KDRT. Mereka juga akan mendapatkan bantuan konsultasi dengan psikolog yang telah disediakan P2TP2A.
Sumber : http://www.islamtoleran.com/jadi-korban-kdrt-silakan-lapor-ke-ahok/
Kepala BPTSP DKI Jakarta, Noor Syamsu menceritakan, saat menggelar
sidak ke kantornya pada 2 Januari lalu, Ahok meminta jajarannya menerima
segala bentuk aduan masyarakat. Nantinya, pengaduan ini akan
ditindaklanjuti pihak kelurahan, kecamatan dan kantor wali kota."Semua keluhan dan aduan apapun yang menyangkut urusan masyarakat harus kami terima, misalnya KDRT," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (12/1/15).
Setelah itu, aduan warga akan dibahas bersama unit atau dinas terkait. Untuk permasalahan KDRT, pihaknya akan menggandeng Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
"Begitu ada keluhan harus diterima, pegawai kami yang harus sibuk mencari unit terkait untuk menangani aduan itu," jelas Noor.
Noor mengatakan, pada 21 Januari nanti, BPTSP akan menandatangani perjanjian nota kesepahaman dengan P2TP2. Tujuannya untuk menindaklanjuti kasus KDRT.
"Kami minta P2TP2A mengirim psikolog di unitnya ke PTSP Provinsi. Nanti terserah mereka, psikolog itu stay di sini setiap hari atau seminggu sekali," jelasnya.
BTPSP DKI Jakarta akan menyediakan ruang khusus konsultasi di kantornya untuk pengadu KDRT. Mereka juga akan mendapatkan bantuan konsultasi dengan psikolog yang telah disediakan P2TP2A.
Sumber : http://www.islamtoleran.com/jadi-korban-kdrt-silakan-lapor-ke-ahok/