Komentar
Salah satunya adalah Fera Nuraini. Dia mengatakan sejak pukul 07.00 waktu setempat, Victoria Park sudah dipenuhi 13 tenda tempat pemungutan suara (TPS). Lalu, ada tenda besar berdiri di tengah lapangan.
Semakin sore antrean kian memanjang. Antrean di depan cukup padat. Hingga belakang pintu masuk pun, warga negara Indonesia masih mengular.
Menurut Fera, sekitar pukul 17.00 waktu setempat, TPS sudah ditutup. "Yang antre di bagian belakang tidak tahu kalau TPS sudah tutup. Akhirnya Jam 17.15, 500 lebih BMI (Buruh Migran Indonesia--red) membuka paksa pagar pintu masuk TPS," ujar Fera.
Dalam postingan yang dikutip Tribunnews.com, Fera mengatakan ratusan BMI itu meminta PPLN membuka TPS karena ingin menggunakan hak suaranya.
"Sayangnya, karena TPS sudah tutup jam 5 sore, mereka tetap tidak diizinkan mencoblos. Mereka kecewa, mereka marah bahkan ada yang menangis," tutur Fera.
"Kenapa gak bisa nyoblos? Buka! kami ingin nyoblos," ujar Fera menirukan teriakan para pekerja Indonesia di Hongkong tersebut.
Suasana lapangan pun berubah ramai. "BMI yang tidak bisa mencoblos terus teriak untuk 'buka, buka, buka' tapi tetap tidak bisa karena TPS sudah tutup," kisah Fera.
Fera mengatakan mereka ini adalah BMI yang tidak terdata dalam daftar pemilih tetap dan datang ke TPS berbekal kartu tanda penduduk Hongkong.
Hingga pukul 17.30 sampai jam berbuka puasa, imbuh Fera, suasana masih panas. "Kecewa? Sangat kecewa pastinya," terang Fera.
Fera mengatakan warga yang tidak bisa mencoblos terus melancarkan aksi protes. Mereka mengikuti panitia yang lalu lalang di lapangan untuk membuka TPS.
Sekadar informasi, DPT di Hongkong untuk Pilpres 2014 tercatat ada 114.626 orang. Sementara ketika Pemilihan Umum Legislatif, ada 102 ribu lebih.
Yang konfirmasi mencoblos via pos sebanyak 18 ribu lebih. Sebanyak 2.000 surat kembali ke KJRI karena alamat kurang jelas atau si penerima sudah pindah. Yang datang langsung ke TPS 32 ribu lebih. Waktu Pileg, yang datang ke TPS 6.000 lebih.
Hingga berita ini disusun, belum diketahui tanggapan dari KPU, Bawaslu, KJRI, maupun PPLN Hongkong.
sumber : tribunnews.com