Majalah45.com - Muhammadiyah memberikan bantuan kepada belasan penghuni Gang
Dolly yang akan ditutup pada 18 Juni mendatang. Namun pemberian bantuan
yang dilakukan pada hari Minggu (8/6) lalu itu terpaksa dilakukan secara
diam-diam.
Ketua Muhammadiyah Surabaya, Zayin Chudlori menyebut para PSK atau mucikari yang kedapatan diberi bantuan oleh ormas atau pemerintah ternyata mendapat intimidasi dari para preman di Gang Dolly. Hal ini membuat pemberian bantuan dilakukan secara diam-diam.
"Saat ini, baru 12 orang yang menerima bantuan itu, sisanya menyusul. Bantuan ini kita lakukan sembunyi-sembunyi, karena khawatir mereka mendapat intimidasi dari yang menolak penutupan lokalisasi. Mereka yang mendapat bantuan usaha itu adalah warga binaan yang berada di lokalisasi Dolly dan Jarak," terang Ketua Muhammadiyah Surabaya, Zayin Chudlori.
Mengapa para PSK dan mucikari dianiaya preman bila
ketahuan mendapat bantuan?
Berikut ceritanya:
Ormas Islam Muhammadiyah Kota Surabaya mengungkap bahwa ada PSK dan mucikari Gang Dolly yang mendapat intimidasi dari preman setempat bila mendapat bantuan. Alhasil dari 18 orang, hanya 12 yang berani datang untuk mengambil bantuan usaha itu.
"Pro dan kontra itu wajar. Mereka (PSK dan mucikari) yang terintimidasi ketakutan, tapi sebenarnya mereka ingin taubat," terang Ketua Muhammadiyah Surabaya, Zayin Chudlori di sela acara pemberian bantuan, Minggu (8/6) kemarin.
Dikatakan Zayin, ancaman dan intimidasi mengarah pada fisik, yang tujuannya agar para PSK tidak bertobat.
Kabar adanya pekerja seks komersial
(PSK) Gang Dolly yang dianiaya dan diintimidasi preman, dibantah Front
Pekerja Lokalisasi (FPL). Pun begitu dengan Komunitas Pemuda Independen
(KOPI).
"Loh tidak ada itu. Kalau ada foto sama identitasnya, baik korban maupun pelaku mungkin kita bisa cari tahu," kata Koordinator KOPI, Pokemon, Minggu (8/6).
Senada dengan Pokemon, Humas FPL, Teguh juga menegaskan kalau pihaknya tidak pernah dan ada yang bertindak melanggar hukum. "Meski melakukan penolakan terhadap penutupan lokalisasi yang dilakukan Pemkot Surabaya, tapi kami tetap memberikan kebebasan kepada seluruh PSK dan mucikari yang ingin bertaubat. Nyatanya di sini, rata-rata menolak penutupan itu," tegas dia.
Ketua Muhammadiyah Surabaya, Zayin Chudlori menyebut para PSK atau mucikari yang kedapatan diberi bantuan oleh ormas atau pemerintah ternyata mendapat intimidasi dari para preman di Gang Dolly. Hal ini membuat pemberian bantuan dilakukan secara diam-diam.
"Saat ini, baru 12 orang yang menerima bantuan itu, sisanya menyusul. Bantuan ini kita lakukan sembunyi-sembunyi, karena khawatir mereka mendapat intimidasi dari yang menolak penutupan lokalisasi. Mereka yang mendapat bantuan usaha itu adalah warga binaan yang berada di lokalisasi Dolly dan Jarak," terang Ketua Muhammadiyah Surabaya, Zayin Chudlori.
Mengapa para PSK dan mucikari dianiaya preman bila
ketahuan mendapat bantuan?
Berikut ceritanya:
1.
PSK diintimidasi agar tidak bertaubat
Ormas Islam Muhammadiyah Kota Surabaya mengungkap bahwa ada PSK dan mucikari Gang Dolly yang mendapat intimidasi dari preman setempat bila mendapat bantuan. Alhasil dari 18 orang, hanya 12 yang berani datang untuk mengambil bantuan usaha itu.
"Pro dan kontra itu wajar. Mereka (PSK dan mucikari) yang terintimidasi ketakutan, tapi sebenarnya mereka ingin taubat," terang Ketua Muhammadiyah Surabaya, Zayin Chudlori di sela acara pemberian bantuan, Minggu (8/6) kemarin.
Dikatakan Zayin, ancaman dan intimidasi mengarah pada fisik, yang tujuannya agar para PSK tidak bertobat.
2.
PSK dintimidasi, Muhammadiyah lapor polisi
Merdeka.com - Muhammadiyah Surabaya menduga ada usaha
intimidasi bahkan kekerasan terhadap PSK dan mucikari Gang Dolly yang
ingin bertaubat. Hal ini membuat bantuan usaha yang diberikan
Muhammadiyah kepada para PSk tidak maksimal.
Dari 18 calon penerima bantuan usaha, hanya 12 yang datang. Mereka takut mendapat intimidasi. "Kita sudah koordinasi dengan Polsek setempat soal intimidasi dan ancaman itu, agar tidak terjadi lagi," tandas dia.
Dari 18 calon penerima bantuan usaha, hanya 12 yang datang. Mereka takut mendapat intimidasi. "Kita sudah koordinasi dengan Polsek setempat soal intimidasi dan ancaman itu, agar tidak terjadi lagi," tandas dia.
3.
Polisi benarkan adanya ancaman preman ke PSK Dolly
Pihak Polsek Sawahan yang membawahi
lokalisasi Dolly dan Jarak membenarkan terkait adanya ancaman yang
diterima warga binaan Muhammadiyah. Namun laporan secara resmi belum
diterima pihak kepolisian.
"Memang ada laporan itu. Yang lapor dari pihak Muhammadiyah yang akan memberi bantuan kepada PSK Dolly dan Jarak, tapi laporan secara resmi belum," terang Kapolsek Sawahan, Kompol Manang Subekti di kantornya.
Perwira satu melati di pundak ini menjelaskan, kalau informasi yang diterimanya itu menyebut ada satu PSK yang akan mendapat bantuan dana dari Muhammadiyah, dianiaya preman yang ada di lokalisasi Dolly dan Jarak.
"Informasi yang kami terima Sabtu kemarin begitu, agar si PSK ini tidak datang di acara Muhammadiyah. Hanya saja belum ada laporan resmi, hanya sebatas informasi dari pihak Muhammadiyah, dan kita belum bisa memastikannya. Apalagi si PSK-nya (korban), katanya tidak mau lapor ke polisi, karena takut," katanya lagi.
"Memang ada laporan itu. Yang lapor dari pihak Muhammadiyah yang akan memberi bantuan kepada PSK Dolly dan Jarak, tapi laporan secara resmi belum," terang Kapolsek Sawahan, Kompol Manang Subekti di kantornya.
Perwira satu melati di pundak ini menjelaskan, kalau informasi yang diterimanya itu menyebut ada satu PSK yang akan mendapat bantuan dana dari Muhammadiyah, dianiaya preman yang ada di lokalisasi Dolly dan Jarak.
"Informasi yang kami terima Sabtu kemarin begitu, agar si PSK ini tidak datang di acara Muhammadiyah. Hanya saja belum ada laporan resmi, hanya sebatas informasi dari pihak Muhammadiyah, dan kita belum bisa memastikannya. Apalagi si PSK-nya (korban), katanya tidak mau lapor ke polisi, karena takut," katanya lagi.
4.
Pendamping lokalisasi bantah ada PSK Dolly dianiaya preman
Kabar adanya pekerja seks komersial
(PSK) Gang Dolly yang dianiaya dan diintimidasi preman, dibantah Front
Pekerja Lokalisasi (FPL). Pun begitu dengan Komunitas Pemuda Independen
(KOPI)."Loh tidak ada itu. Kalau ada foto sama identitasnya, baik korban maupun pelaku mungkin kita bisa cari tahu," kata Koordinator KOPI, Pokemon, Minggu (8/6).
Senada dengan Pokemon, Humas FPL, Teguh juga menegaskan kalau pihaknya tidak pernah dan ada yang bertindak melanggar hukum. "Meski melakukan penolakan terhadap penutupan lokalisasi yang dilakukan Pemkot Surabaya, tapi kami tetap memberikan kebebasan kepada seluruh PSK dan mucikari yang ingin bertaubat. Nyatanya di sini, rata-rata menolak penutupan itu," tegas dia.
(Sumber berita ini kami dapat dari merdeka.com )